Minggu, 29 Juni 2014

Kucing Itu Mainan Malaikat.

Kucing Itu Mainan Malaikat.


''Ada yg tahu mengapa kucing adalah mainan malaikat?'' ''Ada yg tahu memelihara kucing harus menjaga kebersihan rumah?'' ''Ada yg tahu mengapa kucing dekat dg Tuhan-Nya?'' Semua manusia-manusia yg penyayang sama kucing pasti jiwanya lemah lembut, hatinya sebening pikiran, badannya senantiasa bersih dari apapun itu najisnya. Manusia yg menyukai keberadaan kucing pasti hidupnya serasa damai, tenang, tenteram, bahkan sejuk di manapun berada.

''Ada yg tahu mengapa kucing adalah mainan malaikat?'' Kucing yg amat lucu dg suara ''..Meong...meong...meong'' adalah perantara doa malaikat dg Tuhan-Nya. Jgn salah doa kucing lebih makbul dari apapun itu binatang-binatang manapun yg hidup di dunia ini. Harimau yg sebegitu besarnya masih bisa kalah dg doa-doanya para kucing yg berseru menyebut nama Allah. ''..Siapa yg tahu dalam tidurnya kucing itu mereka sedang memikirkan Tuhan.'' Kucing yg tercipta dg bulu-bulu halus di badannya, warna matanya yg punya ciri khas tertentu, hidungnya yg pesek, bibirnya yg unik, kakinya yg empat, dan kepalanya yg bundar itu amatlah lucu, menyenangkan, bisa menjadi sahabat manusia di manapun manusia-manusia ingin membersihkan hati, pikiran, dan raganya. ''..Ada yg pernah mendengar manusia-manusia beragama Kristen Katolik yg memelihara kucing di rumahnya pasti ingin berpindah agama menjadi Islam Muhammadiyyah.'' Memang pernah terjadi. Mungkin, sering terjadi seperti itu. Seseorang yg beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha yg pernah memelihara kucing dg sangat perhatiannya, mereka jadi berpindah agama menjadi muallaf, Subhanallah, Allah Maha Besar dg segala firman yg terjadi. Tidak ada yg tak mungkin di dunia ini. Di Jepang, China, Tiongkok, Taiwan, Korea sana sudah banyak orang-orang dari beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha berpindah keyakinan menjadi Islam muallaf karna pecinta kucing sejati di dunia, kucing yg menggelitik bersuara ''..Meong.......meong.......meong'' sesungguhnya mereka sedang berbicara sesuatu tentang keIslaman yg terjadi di dunia ini, hanya saja mereka tidak bisa berbahasa yg baik seperti manusia, makanya yg terdengar hanya suara, ''..Meong.......meong.......meong'' dg keunikan suara kucing masing-masing. Subhanallah. Allah bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Kucing adalah pemberian malaikat kepada manusia yg diturunkan Allah untuk menjaga perdamaian antar manusia, menjaga ketenangan berfikir pada manusia, menjaga kekokohan manusia dalam menjalankan agama masing-masing. 

''Ada yg tahu memelihara kucing harus menjaga kebersihan rumah?'' Kucing adalah peliharaan Nabi, mainan Malaikat, amat dekat dg Tuhan-Nya. Bagi manusia-manusia yg dekat dg peliharaan kucing, maka harus memiliki iman yg kokoh, hati yg teguh pada Allah, bicara yg lembut kepada orang-orang di sekitar, bertutur kata yg baik kepada siapapun, serta hati yg bersih kepada Tuhan. Kucing itu amat menyukai kebersihan rumah, dalam rumah yg bersih terdapat jiwa yg sehat, pikiran yg baik, dan raga yg kuat. Kucing saja tahu akan kebersihan pada tiap-tiap diri manusia masing-masing, masa manusia kalah dg kucing yg selalu memandikan badannya setiap hari dg menjilati kakinya terlebih dahulu untuk mengusap badannya yg kotor, Subhanallah, Allah Maha Membersihkan Apapun. Kita harus bisa membersihkan lisan kita dari buruk sangka, kita harus bisa mensucikan lidah kita dari pikiran buruk yg harus dibuang jauh-jauh, kita harus bisa melisankan dzikir di mulut masing-masing dg menyebut nama Allah sama halnya kucing yg selalu menyebut Tuhan yaitu Allah. 

''Ada yg tahu mengapa kucing dekat dg Tuhan-Nya?'' Kucing amat dekat dg Tuhan-Nya, sebenarnya kucing suka tertidur pagi, siang, dan malam itu sedang mendoakan bumi agar senantiasa diisi oleh manusia-manusia baik, berserah diri kepada Tuhan, bertaubatan dg Tuhan, atau ada pengecualian yaitu lebih baik manusia-manusia jahat mati karena kejahatan yg diperbuat olehnya sendiri. Kejahatan bisa mati disebabkan makin maraknya polisi-polisi yg berjiwa bersih ingin memusnahkan virus-virus kejahatan yg terjadi di bumi ini, agar bumi senantiasa berputar, terjaga, terlindungi dari roh-roh jahat. Naudzubillah himin dzalik. Allah mengirimkan manusia dg bentuk binatang-binatang harimau, macan, dan terakhir kucing itu adalah usaha kasih sayang Allah kepada manusia-manusia di muka bumi ini, agar manusia-manusia di bumi tidak usahlah berbuat sombong, merasa paling benar sendiri, merasa paling angkuh sendiri. Ya, kita harus berfikir positif pada apapun yg terjadi di dunia ini yaa. 




Jumat, 27 Juni 2014

Descript Transformers.


TRANSFORMERS


Transformers (トランスフォーマー Toransufōmā?) is an entertainment franchise co-produced between the Japanese Takara Tomy and American Hasbro toy companies. Initially developed as a brand by Hasbro and made up of renamed, rebranded transforming toys from Takara's Diaclone and Microman toylines, the franchise began in 1984 with the Transformers toy line, and centers on factions of transforming alien robots (often the Autobots and the Decepticons) in an endless struggle for dominance or eventual peace. In its decades-long history, the franchise has expanded to encompass comic books, animation, video games and films.

The term "Generation 1" covers both the animated television series The Transformers and the comic book series of the same name, which are further divided into Japanese and British spin-offs, respectively. Sequels followed, such as the Generation 2 comic book and Beast Wars TV series, which became its own mini-universe. Generation 1 characters underwent two reboots with Dreamwave in 2001 and IDW Publishing in 2005, also as a remastered series. There have been other incarnations of the story based on different toy lines during and after the 20th-Century. The first was the Robots in Disguise series, followed by three shows (Armada, Energon, and Cybertron) that constitute a single universe called the "Unicron Trilogy". A live-action film was also released in 2007, with a sequel in 2009, a second sequel in 2011, and a third sequel coming out in 2014, again distinct from previous incarnations, while the Transformers: Animated series merged concepts from the G1 story-arc, the 2007 live-action film and the "Unicron Trilogy". Transformers: Prime previously aired on The Hub.

Although initially a separate and competing franchise started in 1983, Tonka's Gobots became the intellectual property of Hasbro after their buyout of Tonka in 1991. Subsequently, the universe depicted in the animated series Challenge of the GoBots and follow-up film GoBots: Battle of the Rock Lords was retroactively established as an alternate universe within the Transformers franchise.

In 2007, a live action film of Transformers was directed by Michael Bay and produced by Steven Spielberg. The main focus of the film revolved around the creator of the Transformers, which in the film is described as the Allspark, as well as their home planet Cybertron. The film portrayed the Allspark as a large cube of energy that can create life from mechanical objects. During the Cybertronian Civil War, the Allspark was sent off the planet and eventually landed on Earth, where it was discovered by the U.S. government and the Hoover Dam was built over it as a top-secret research facility and government base. Megatron searched for the Allspark and eventually found Earth, but he crash-landed in the Arctic and was frozen. Many years later he was found and also brought to the same facility as the Allspark. With their homeworld ravaged by war, the Autobots were dispersed throughout space. But a group of Autobots led by Optimus Prime traveled to Earth in search of the Allspark, in an attempt to revitalize their planet. However, the Decepticons also race towards Earth to find the Allspark, as well as their leader, Megatron. The film depicts the battle over the Allspark on Earth. The Transformers are depicted as mechanical beings that can reconstruct their outside appearance through scanning or touching a mechanical object of relative size to each Transformer's body. Steven Spielberg, who is credited as executive producer, said that Transformers is a dream come true because, he explains, since it started marketing the Toys conceived the idea of giving them life in a summer movie.

"And here's the movie", he says. "I must confess that I am a fan of Transformers since they left, rather than to buy them for my children, then bought the comics and toys." Spielberg, other producers had the same idea of bringing the Transformers movie, as the former studio executive Lorenzo DiBonaventura, as well as Hasbro's chief operating officer, Brian Goldner, among others. Spielberg and his team decided to find a director with sufficient skill and experience to take on the challenge of combining a fantastic story, special effects and lots of action. "I thought Michael (Bay) because I consider it perfect for Transformers. You need to touch and a clear vision of how it could be this film, "says Spielberg.[citation needed]

To market the film, IDW Publishing published Transformers: Movie Prequel. The comic expanded upon Optimus Prime's referral to Megatron as "brother", revealing they co-ruled Cybertron before Megatron's corruption. Furthermore, Optimus sent the Allspark into space in a last-ditch attempt to defeat Megatron. Megatron is responsible for Bumblebee's muteness in the film, as a direct result of distracting him from the Allspark's launch. Alan Dean Foster also wrote the prequel novel Transformers: Ghosts of Yesterday. The novel shows that Starscream hated Megatron and wanted him to never be found, so he could remain as leader, explaining Megatron's line in the film: "You failed me, yet again, Starscream." Blackout is also depicted as deeply loyal to Megatron, explaining his line "All hail Megatron!" However, the novel contradicts the film with Megatron's body moved into the Hoover Dam in 1969, instead of the 1930s. IDW plans to continue the film's fictional universe with additional prequels and sequels.

Transformers: Revenge of the Fallen, the sequel to the 2007 film, made its debut in theaters on June 24, 2009.

As a preemptive measure, Paramount and DreamWorks announced a July 1, 2011 release date for a third Transformers film before completion of Revenge of the Fallen. Bay responded, "I said I was taking off a year from Transformers. Paramount made a mistake in dating Transformers 3—they asked me on the phone—I said yes to July 1—but for 2012—whoops! Not 2011! That would mean I would have to start prep in September. No way. My brain needs a break from fighting robots." As in Revenge of the Fallen, Orci refused to guarantee whether he and Kurtzman would return to a sequel, because "we risk getting stale". Orci has mentioned he would like to introduce Unicron "for scale's sake". The co-writer also said focusing on more Triple Changers would be interesting.

On October 1, 2009, Michael Bay revealed that Transformers 3 had already gone into pre-production, and its planned release was back to its original date of July 1, 2011 instead of 2012. Also Ehren Kruger was said to be again involved in the writing, and Shia LaBeouf to reprise his roles as Sam. Roberto Orci and Alex Kurtzman, having written the first two films, did not return for the third installment in the series.

In a hidden extra for the Blu-ray version of Revenge of the Fallen, Bay expressed his intention to make Transformers 3 not necessarily larger than Revenge of the Fallen, but instead go deeper into the mythos, give it more character development, and make it darker and more emotional. The video also shows images of Unicron.

Live Action Movie Of Transformers:

·         Transformers 1 ‘’Rise Of The Dark Spark’’

·         Transformers 2 ‘’Revenge Of The Fallen’’

·         Transformers 3 ‘’Dark Of The Moon’’

·         Transformers 4 ‘’Age Of Extinction’’

TRANSFORMERS 1 ‘’RISE OF THE DARK SPARK’’

  • AUTOBOTS OPTIMUS PRIME IS A PETERBILT 379

  • AUTOBOTS BUMBLEBEE IS A CHEVY CAMARO

  • AUTOBOTS IRONHIDE IS A GMC TOPKICK

  • AUTOBOTS RATCHET IS A HUMMER HZ




  • AUTOBOTS JAZZ (CAMSHAFT) IS A PONTIAC SOLSTICE



TRANSFORMERS 2 ‘’REVENGE OF THE FALLEN’’

  • AUTOBOTS (TWINS) MUDFLAP IS A CHEVY TRAX RED
  • AUTOBOTS (TWINS) SKIDS SPORTING IS A CHEVY BEET GREEN

  • AUTOBOTS JETFIRE IS A SR-71 BLACKBIRD


TRANSFORMERS 3 ‘’DARK OF THE MOON’’

  • AUTOBOTS GRIMLOCK IS A DINOBOTS SECTOR-70 

  • AUTOBOTS WHEELJACK IS A MERCEDES BENS E3



TRANSFORMERS 4 ‘’AGE OF EXTINCTION’’

  • AUTOBOTS ARCEE IS A BLACK CLIFFJUMPER

Rabu, 25 Juni 2014

Keberadaan Polisi Di Indonesia.

KEBERADAAN POLISI DI INDONESIA.





Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Oleh karena itu, di Indonesia dikenal pula Polisi Pamong Praja, satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah camat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana. Di Malaysia dan Brunei, polisi dikenal dengan istilah Polis Diraja.

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis, maka politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

SEJARAH SEBELUM KEMERDEKAAN INDONESIA

MASA KOLONIAL BELANDA.

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggung-jawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

MASA PENDUDUKAN JEPANG.

Pada masa ini Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA

PERIODE 1945-1950.

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

PERIODE 1950-1959.

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

MASA ORDE LAMA.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/ KASAD, Menteri/ KASAL, Menteri/ KSAU, Menteri/ Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

1.      Alat Negara Penegak Hukum.

2.      Koordinator Polsus.

3.      Ikut serta dalam pertahanan.

4.      Pembinaan Kamtibmas.

5.      Kekaryaan.

6.      Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

MASA ORDE BARU.
Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. 

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

POLDA.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

  • Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).
  • Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.
  • Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres).
  • Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.
  • Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi.
  • Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

  • Direktorat Reserse Kriminal
  • Subdit Kriminal Umum
  • Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
  • Subdit Remaja Anak dan Wanita
  • Unit Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) / Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)
  • Direktorat Reserse Kriminal Khusus
  • Subdit Tindak Pidana Korupsi
  • Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
  • Subdit Cyber Crime
  • Direktorat Reserse Narkoba
  • Subdit Narkotika
  • Subdit Psikotropika
  • Direktorat Intelijen dan Keamanan
  • Direktorat Lalu Lintas
  • Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
  • Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
  • Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
  • Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
  • Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)
  • Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)
  • Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
  • Direktorat Sabhara
  • Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
  • Direktorat Polisi Air (Polair)
  • Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
  • Biro Operasi
  • Biro SDM
  • Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)
  • Bidang Keuangan
  • Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
  • Bidang Hukum
  • Bidang Hubungan Masyarakat
  • Bidang Kedokteran Kesehatan

Struktur wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

  • Pusat
  • Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
  • Wilayah Provinsi
  • Kepolisian Daerah (Polda)
  • Wilayah Kabupaten dan Kota
  • Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
  • Kepolisian Resor Kota (Polresta)
  • Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
  • Tingkat kecamatan
  • Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
  • Kepolisian Sektor (Polsek)

Wilayah hukum dari Kepolisian Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan Karesidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibukota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan. Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus. Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor.


POLRI KINI.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

POLISI DAN LALU LINTAS.

Untuk mengurangi angka kecelakaan, di sejumlah Polda telah diberlakukan aturan agar para pengendara sepeda motor menyalakan lampu sewaktu berkendara. Pada tanggal 29 November 2006, rapat yang diadakan di Gedung Cakra Ditlantas Polda Metro Jaya memutuskan bahwa mulai tanggal 4 Desember 2006 hingga 1 Januari 2007 sosialisasi menyalakan lampu kepada para pengendara sepeda motor.
SumberKutipan: WWW.WIKIPEDIA.COM (2014-NOW